Baca juga artikel lainnya.
Massagetheatre.com, Jakarta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Adbul Halim Iskandar, melaporkan adanya oknum kepala desa yang terlibat dengan judi online (judol) ke Bareskrim Mabes Polri.
Temuan itu berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya kejanggalan pada penggunaan dana desa.
“Tujuan kami datang kami menyampaikan data dari PPATK bahwa tahun lalu 2024 sekitar 1 Januari – Juni, ada oknum kepala desa yang menggunakan dana desa untuk penggunaan lainnya. Artinya tidak sesuai dengan pemanfaatan sesuai dengan undang-undang atau peraturan menteri desa, di antaranya untuk judol dan lain-lain,” ujar Iskandar di Mabes Polri, Rabu (19/2/2025).
Menurut Iskandar, penyalahgunaan dana desa oleh oknum kepala desa itu tidak sesuai dengan progam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada sektor pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Lebih lanjut, dia menerangkan, tidak ada ruang bagi oknum, khususnya kepala desa yang nakal, mengingat Kementerian Desa telah meneken kerja sama dengan aparat penegak hukum.
“Kami tadi sudah meminta karena ini adalah tugas aparat penegak hukum, kami sudah menyampaikan data sehingga bisa di-follow up untuk menjadi perhatian dan menjadi efek jera kepala desa yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama,” tegas dia.
“Karena sekarang tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi kesempatan bagi kepala desa untuk membancak dana desa itu, karena pasti ketahuan,” Iskandar menambahkan.
Lampirkan Bukti-bukti
Saat melaporkan, Mendes turut melampirkan sejumlah bukti salah satunya data dari PPATK, Kemendes dan lain sebagainya. Iskandar berharap dengan adanya kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kepala desa agar tidak berbuat nakal.
“Kalau didiamkan, dibiarkan atau ditolerir, nah ini kita khawatir oknum kepala desa yang lain akan mengikuti kepala desa yang salah ini. Jadi sekali lagi, di mana, berapa kepala desa dan lokusnya biar APH yang buka semua,” ucap Mendes Abdul Halim Iskandar.