Baca juga artikel lainnya.
Massagetheatre.com, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan akan menghadiri penutupan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis, 27 Februari 2025.
Meskipun ada instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari partainya untuk menunda kehadiran, Rano tetap berencana hadir sesuai undangan.
“Saya memang diundang untuk hadir pada tanggal 27 Februari,” ujar Rano di Jakarta, Sabtu, (22/2/2025).
Meski instruksi dari Megawati belum dicabut, Rano menekankan bahwa kehadirannya hanya untuk penutupan acara.
Terkait keikutsertaan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dalam retret tersebut, Rano menyarankan agar hal itu ditanyakan langsung kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
“Tugas saya adalah mengikuti arahan Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta. Untuk keputusan Pak Pram, silakan konfirmasi ke DPP,” jelas Rano seperti dikutip dari Antara.
Rano juga mengungkapkan kemungkinan dirinya bersama Pramono Anung akan mengikuti retret gelombang kedua yang direncanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Surat itu menunda, bukan melarang. Bisa saja kami ikut di gelombang kedua. Teman-teman sudah ada yang berada di Yogyakarta dan Magelang,” tambahnya.
Tindakan Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retreat Dinilai Emosional
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah dari partainya menunda mereka mengikuti kegiatan retreat. Hal itu disampaikan melalui surat instruksi seusai Sekjen PDIP Hasto ditahan KPK.
Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza mengatakan hal itu adalah sikap emosional yang tidak stabil.
“Ini artinya Megawati mengarahkan kepala daerahnya sebagai kader untuk tidak lagi mematuhi Prabowo dan seolah melupakan kepala daerah adalah representatif pusat,” kata Efriza melalui siaran pers diterima, Sabtu (22/2/20245).
Efriza menambahkan, sikap Megawati juga dinilai tidak tepat. Sebab urusan dengan KPK adalah persoalan personal yang terindikasi rasuah sehingga tidak ada hubungannya dengan agenda pemerintah pusat seperti retreat.
“Jadi tidak ada hubungannya kerja KPK yang memberantas korupsi, menahan Hasto, dengan agenda pemerintah pusat melakukan retreat. Retreat itu penting karena perintah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Peningkatan Kerja, disamping faktanya juga tidak semua kepala daerah paham prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional,” jelas Efriza.
Efriza pun menyayangkan sikap Megawati yang tak konsisten dalam memberikan arahan kepada kadernya sebagai kepala daerah. Megawati pun disebut menambah noda kepada partai politiknya dengan membela kadernya yang diduga terlibat tindak rasuah.
“Padahal ia selalu berbicara tentang kadernya harus bekerja untuk rakyat, jangan cari duit, maupun berperilaku buruk, sayangnya arahan akan nilai-nilai baik ini sekarang malah diabaikannya untuk membela satu orang Hasto yang berperilaku negatif,” nilai Efriza.
Target Megawati Tunda Kader PDIP Ikuti Retreat
Bukan tanpa maksud, Efriza meyakini ada maksud dari Megawati yang meminta kadernya untuk menunda retreat. Dia membaca, hal itu sebagai caranya menunjukkan rasa kecewa, kesal, dan marah karena sekjennya ditahan KPK.
“Ketua Umum PDIP sedang menunjukkan Banteng kuat dan solid, ini pesan kepada Istana utamanya Presiden Prabowo. Kasus Hasto ke depannya memungkinkan merubah konstelasi politik dari hubungan PDIP mendukung Pemerintah, ke depan bisa saja PDIP tegas memilih oposisi,” dia menandasi.